JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat program penghapusan piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program ini menjadi salah satu prioritas di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, guna meringankan beban ekonomi para pelaku UMKM dan mendorong pemulihan sektor usaha di tengah tantangan pasar yang semakin kompleks.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa percepatan program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan usai Maman menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025 malam. “Petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya,” ujar Maman.
Jumlah Realisasi Masih Terbatas
Meskipun program penghapusan piutang telah berjalan, sejauh ini realisasi baru menyentuh sekitar 67.000 pelaku UMKM. Maman menekankan bahwa berdasarkan data dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdapat potensi sekitar satu juta pelaku UMKM yang bisa mendapatkan penghapusan tagihan atau pembukuan utang.
“Kan berdasarkan data dari Bank Himbara kita, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tidak lanjuti itu,” jelas Maman. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menunggu manfaat dari program ini, sehingga percepatan menjadi hal yang mendesak untuk mendorong pemulihan usaha mereka.
Regulasi Siap, Fokus pada Implementasi
Salah satu faktor yang mendukung percepatan program ini adalah kesiapan regulasi yang dibutuhkan. Semua aturan dan prosedur terkait penghapusan piutang sudah disiapkan, sehingga pemerintah hanya perlu menindaklanjuti pelaksanaan di lapangan.
“Ya, sementara ini baru kurang lebih 67.000 itu. Makanya tadi perintah dari Pak Presiden, karena regulasinya juga sudah siap semuanya, Pak Presiden minta itu ditindaklanjuti,” tandas Maman. Dengan regulasi yang siap, pemerintah berharap proses penghapusan piutang dapat menjangkau seluruh UMKM yang memenuhi kriteria tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
Dampak Positif bagi UMKM dan Perekonomian Lokal
Program penghapusan piutang memiliki dampak signifikan bagi sektor UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Dengan adanya penghapusan utang, para pelaku usaha dapat mengalihkan sumber daya ke kegiatan produktif, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing di pasar.
Selain itu, percepatan program ini diharapkan juga memberikan efek psikologis positif bagi para pelaku UMKM. Beban finansial yang berkurang memungkinkan mereka fokus pada inovasi, perbaikan kualitas produk, dan pengembangan jaringan usaha. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mendorong UMKM menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran Bank Himbara dan Sinergi dengan Pemerintah
Bank-bank yang tergabung dalam Himbara memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini. Mereka bertugas mengidentifikasi UMKM yang memenuhi syarat, menghitung jumlah piutang yang dapat dihapus, dan memastikan proses administrasi berjalan lancar. Sinergi antara pemerintah dan bank diharapkan mempercepat distribusi manfaat bagi pelaku UMKM.
Maman menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga perbankan menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dukungan teknologi dan data yang akurat dari bank akan membantu menghindari kesalahan dalam penentuan UMKM yang berhak menerima penghapusan piutang.
Prioritas Pemerintah untuk Pemulihan UMKM
Arahan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa pemulihan UMKM menjadi prioritas nasional. Selain penghapusan piutang, pemerintah juga mendorong program pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Semua langkah ini dirancang agar UMKM tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga memiliki pondasi kuat untuk berkembang.
Dengan percepatan program penghapusan piutang, pemerintah berharap efek berantai akan dirasakan secara luas, mulai dari stabilisasi usaha kecil hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM yang lebih sehat secara finansial akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi lokal, dan memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan.
Percepatan Penghapusan Piutang UMKM Jadi Fokus Pemerintah
Arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat penghapusan piutang UMKM menekankan urgensi tindakan pemerintah dalam meringankan beban usaha kecil dan menengah. Dengan dukungan regulasi yang siap, peran bank Himbara, dan sinergi lintas lembaga, program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh UMKM yang berhak, memperkuat usaha mereka, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa UMKM tetap menjadi penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di seluruh Indonesia.