JAKARTA - Perubahan arah kebijakan insentif kendaraan listrik mulai menjadi perhatian pelaku industri. 

Wacana penghapusan insentif mobil listrik mendorong diskusi baru mengenai strategi penguatan ekosistem EV nasional. Fokus kebijakan dinilai mulai bergeser dari produk akhir menuju komponen inti kendaraan listrik.

PT Huayou Indonesia menilai langkah tersebut sebagai peluang strategis. Perseroan meyakini insentif yang diarahkan ke sektor baterai akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Baterai mobil listrik berbasis nikel dipandang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat.

Menurut manajemen Huayou Indonesia, penguatan sektor baterai akan berdampak langsung pada harga produk EV. Jika biaya baterai dapat ditekan, maka kendaraan listrik akan semakin terjangkau. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Baterai NMC Dorong Daya Saing Nasional

Director of Public Affairs Huayou Indonesia Stevanus menyampaikan keyakinannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai subsidi baterai akan membuat produk baterai berbasis nickel manganese cobalt buatan Indonesia semakin kompetitif. Harga yang lebih terjangkau diyakini mampu meningkatkan adopsi EV di dalam negeri.

“Kalau switch ke baterai baguslah, artinya kan itu akan bisa membuat competitiveness baterai nikel yang made in Indonesia akan lebih bagus kan dan akan membuat itu lebih affordable untuk masyarakat kita,” kata Stevanus. Menurutnya, insentif baterai akan menciptakan ekosistem industri yang lebih sehat. Pabrikan kendaraan listrik diyakini akan lebih tertarik menggunakan baterai produksi lokal.

Stevanus juga menekankan pentingnya kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Ia menyebut manfaat subsidi baterai akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Penguatan industri baterai lokal dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang.

Kebijakan Alternatif Percepat Adopsi EV

Indonesia Battery Corporation menilai berakhirnya insentif mobil listrik tidak akan menghambat pengembangan ekosistem baterai. Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif menyebut pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru. Kebijakan tersebut diyakini tetap mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik.

Menurut Aditya, pencabutan insentif bukan berarti dukungan pemerintah berhenti. Relaksasi dalam bentuk lain diyakini akan diberikan untuk menjaga pertumbuhan industri EV. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang adaptif.

“Jadi dengan dicabut itu [insentif], tidak berarti kemudian hilang sama sekali,” kata Aditya. Ia menilai pendekatan kebijakan yang fleksibel sangat dibutuhkan. Tujuannya agar industri kendaraan listrik tetap tumbuh berkelanjutan.

Dorongan Regulasi Baterai Berbasis Nikel

Pemerintah sebelumnya telah menyuarakan insentif baterai EV berbasis nikel. Dorongan tersebut diarahkan agar pabrikan kendaraan listrik mengadopsi teknologi baterai NMC. Regulasi dan insentif tambahan dinilai mampu menarik investasi baru.

Wakil Menteri BUMN periode sebelumnya menyampaikan pentingnya peralihan teknologi baterai. Dorongan regulasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada baterai berbasis lithium ferro phosphate. Fokus kebijakan diarahkan untuk memaksimalkan potensi nikel nasional.

“Kita ingin dukungan dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat beralih ke nickel based battery juga di Indonesia,” tuturnya. Sebagian besar pabrikan EV saat ini masih menggunakan baterai LFP. Intervensi pemerintah diharapkan mampu mengubah peta investasi baterai nasional.

Keseimbangan Investasi dan Keberlanjutan

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan pengetatan izin pabrik baterai LFP. Langkah ini bertujuan mendorong hilirisasi nikel dan penggunaan baterai NMC. Namun, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan dampak terhadap transisi energi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM menegaskan pelarangan total baterai LFP tidak dimungkinkan. Baterai LFP tetap memberikan kontribusi positif dalam peralihan kendaraan berbasis fosil. Pemerintah memilih pendekatan kebijakan yang seimbang dan terukur.

“Namun, kita harus mengkaji lagi nih, setelah 7—10 tahun ke depan, waste-nya ini akan memunculkan kerugian seberapa besar juga,” tegasnya. Selain itu, insentif perpajakan dipertimbangkan untuk mendukung ekosistem baterai terintegrasi. Kebijakan fiskal dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat industri kendaraan listrik nasional.