ZONAPUBLIK.CO.ID — Hasil survei Poltracking Indonesia periode 14-20 Agustus 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 55,1 persen. Angka ini anjlok dibandingkan hasil survei Oktober 2025 yang masih menembus 78,1 persen. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari 11 bulan, pemerintah kehilangan hampir seperempat basis dukungan publiknya.
Lembaga survei tersebut mewawancarai 1.220 responden di 38 provinsi secara tatap muka. Metode yang dipakai adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Keran Ekonomi: Harga Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Beban Utama
Faktor penekan terbesar datang dari ekonomi. Sebanyak 44,3 persen responden menilai harga kebutuhan pokok saat ini mahal. Lebih dari separuh responden, tepatnya 62,5 persen, mengaku pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Persoalan lapangan kerja tidak kalah mendesak. 57,3 persen responden menilai pemerintah belum sukses menurunkan angka pengangguran. Tekanan ganda inilah yang menurut Poltracking menggerus optimisme publik di sektor riil.
Program Prioritas: MBG dan Koperasi Desa Kehilangan Kepercayaan
Implementasi program unggulan pemerintah justru menuai resistensi. Survei menemukan 44,6 persen responden menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dilanjutkan. Persentase ini sedikit lebih tinggi dibandingkan 42,1 persen yang menginginkan program itu tetap berjalan.
Senada dengan itu, 55,6 persen responden yang mengetahui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengaku skeptis. Mereka tidak yakin program tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Kinerja Kabinet dan Wajah Penegakan Hukum Dipertanyakan
Penilaian publik terhadap jajaran menteri dan pejabat pemerintahan juga melorot. Hanya 47 persen responden yang puas dengan kinerja kabinet. Mayoritas, yakni 51,9 persen, bahkan mendesak Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Persepsi negatif turut menyelimuti sektor hukum dan antikorupsi. Sebanyak 46,5 persen responden menilai penegakan hukum di era pemerintahan ini tidak baik. Angka 45,5 persen responden memberikan penilaian serupa terhadap kinerja pemberantasan korupsi.
Disharmoni Dua Kepemimpinan dan Kekosongan Kontrol Politik
Poltracking juga menyoroti melemahnya fungsi kontrol di parlemen. Konsolidasi hampir seluruh kekuatan politik di sekitar pemerintah memang menciptakan stabilitas, tetapi berujung pada minimnya koreksi kritis terhadap kebijakan yang berjalan.
Survei mencatat 58,5 persen responden menilai keberadaan oposisi yang kritis terhadap pemerintah itu penting. Tak hanya itu, publik mulai menangkap sinyal negatif dari komunikasi serta gestur Prabowo dan Gibran di ruang publik sehingga memunculkan persepsi disharmoni di antara keduanya.
Kendati kepuasan merosot, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat lebih tinggi, yakni 63,2 persen. Angka ini menunjukkan sebagian publik yang belum puas masih memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.
