ZONAPUBLIK.CO.ID — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan perjalanan tiga dekade reformasi. Dalam diskusi dengan PUSaKO Universitas Andalas, Selasa (15/9/2026), ia menyoroti perlunya memastikan konstitusi mampu menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Maju 2045.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menilai reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penilaian itu disampaikannya dalam audiensi dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Audiensi berlangsung dalam rangkaian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX bertema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi". Ibas, sapaan akrabnya, mendengarkan hasil kajian dan rekomendasi konferensi tersebut.
Capaian Reformasi dan Pertanyaan Kritis
Menurut Ibas, demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah berkembang pesat selama tiga dekade terakhir. Mekanisme checks and balances berjalan, pemilihan langsung terselenggara dari pemilu ke pemilu, dan peran MPR, DPR, DPD, serta Mahkamah Konstitusi semakin jelas.
Namun, ia mengingatkan capaian itu perlu dilihat lebih jauh. Pertanyaan mendasarnya, apakah konstitusi telah mampu membatasi kekuasaan sekaligus memastikan kekuasaan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Konstitusi bukan sekadar teks hukum," kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menyebut konstitusi sebagai arah dan kompas kehidupan bernegara. Dokumen itu menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa hendak dibawa.
Karena itu, performa konstitusi tidak cukup diukur dari aspek hukum dan kelembagaan. Konstitusi juga harus tercermin dalam pemerintahan yang efektif, demokrasi berkualitas, pembangunan berkesinambungan, serta kesejahteraan yang merata.
Pembangunan Jangka Panjang dan Wacana PPHN
Lulusan Program Doktor IPB University itu menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang yang melampaui siklus lima tahunan pemilu dan pergantian kepemimpinan. Menurutnya, pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, industrialisasi, infrastruktur, pertahanan, transformasi digital, hingga pembangunan wilayah membutuhkan kesinambungan.
"Kita tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," ujar Ibas.
Dalam konteks itu, pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam apabila dinilai penting bagi kepentingan bangsa.
Ibas menyebut ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Bukan hanya soal filosofi arah pembangunan, melainkan juga kaitannya dengan kewenangan presiden, kesinambungan lintas pemerintahan, serta kedudukan hukum dan mekanisme penyusunannya.
Jika diperlukan landasan konstitusional, ia menilai hal itu harus dipikirkan secara matang. Begitu pula soal siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya.
"Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas," ujar dia.
Partisipasi Luas dan Peran Perguruan Tinggi
Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pemerintah, parlemen, atau partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, pakar, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa harus dilibatkan.
Pandangan itu sejalan dengan posisi PUSaKO Universitas Andalas yang selama ini mengkaji performa konstitusi pasca reformasi. Hasil kajian KNHTN IX menjadi salah satu masukan bagi MPR dalam merumuskan arah ketatanegaraan ke depan.
Ibas tidak menyebut tenggat spesifik kapan pembahasan PPHN akan masuk tahap resmi. Ia hanya memastikan bahwa setiap langkah menuju perubahan konstitusional harus melalui kajian mendalam dan partisipasi luas seluruh elemen bangsa.
